PURWOREJO, JAWA TENGAH – Selasa, 1 September 2026
Sorotan terhadap proses lelang proyek Dinas PUPR TA 2026 terus melebar. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Purworejo, H. Rujiyanto, S.Ag., M.M., meminta Pemkab tidak menyepelekan kegaduhan yang muncul di tengah masyarakat.
Politisi yang sudah 6 periode duduk di DPRD ini mendesak agar ada penjelasan terbuka terkait munculnya nama perusahaan yang disebut tidak pernah ikut lelang, namun tiba-tiba tercatat sebagai peserta bahkan ditetapkan sebagai pemenang.
Tender Bukan Sekadar Kelengkapan Berkas"
Rujiyanto menegaskan, proses pengadaan tidak boleh berhenti di tumpukan dokumen.
Kalau benar ada perusahaan yang merasa tidak pernah ikut lelang tapi namanya muncul sebagai peserta, bahkan jadi pemenang, ini bukan persoalan sepele. Harus segera dijelaskan, bagaimana bisa terjadi seperti itu,” tegas Rujiyanto saat dikonfirmasi.
Menurut Anggota Komisi II DPRD dapil V ini, lelang bukan ajang formalitas untuk menghabiskan anggaran.
Tender itu bukan formalitas. Ada uang rakyat di dalamnya. Prosesnya harus fair, terbuka, kompetitif, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Jangan Defensif, Buka Saja Datanya,
Rujiyanto meminta jajaran Pemkab dan Barjas tidak alergi terhadap kritik dan pemberitaan media. Justru, katanya, ini momentum untuk membuka semua proses agar tidak liar kemana-mana.
Ia mendorong adanya klarifikasi dan audit menyeluruh. Mulai dari keabsahan peserta, dokumen penawaran, proses evaluasi, pengalaman perusahaan, sampai dasar penetapan pemenang.
Kalau memang semua sudah sesuai aturan, tunjukkan dokumennya dan jelaskan. Selesai. Tapi kalau ditemukan ketidaksesuaian, jangan ditutup-tutupi. Harus ada tindakan sesuai aturan,” katanya.
Terkait isu "pinjam bendera" yang ramai dibicarakan, Rujiyanto meminta semua pihak tidak buru-buru menyimpulkan. Namun ia juga mengingatkan agar tidak menutup mata.
Kita tidak boleh menghakimi. Tapi kita juga tidak boleh abai terhadap informasi di masyarakat. Kuncinya verifikasi. Periksa faktanya, periksa dokumennya, buka prosesnya,” tegasnya.
DPRD Siap Awasi, APBD Harus Hasilkan Karya Nyata
Sebagai lembaga pengawas, Rujiyanto menyatakan DPRD akan melihat persoalan ini secara objektif dan berbasis data.
Ia menekankan proyek infrastruktur PUPR adalah proyek padat uang rakyat. Masyarakat berhak tahu tidak hanya siapa pemenang dan berapa nilainya, tapi juga bagaimana prosesnya.
Jangan sampai masyarakat hanya tahu siapa pemenangnya. Transparansi harus dari awal. Jangan ada perusahaan pelengkap, dan jangan ada pemenang yang ditetapkan hanya karena berkasnya lengkap,” ujarnya.
Kami ingin memastikan tidak ada permainan. Kalau tidak ada masalah, kita katakan benar. Tapi kalau ada indikasi pelanggaran, DPRD tidak akan tinggal diam,” pungkasnya.
Tim Redaksi
www.jejakkasusgroup.co.id
Social Header