PURWOREJO, 25 Agustus 2026 – Ketua Suara Independen Jurnalis Indonesia atau SIJI Kabupaten Purworejo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk segera turun langsung mengawasi dan menangani proses lelang proyek di Kabupaten Purworejo.
Desakan itu disampaikan menyusul adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh sejumlah pihak dalam pelaksanaan proyek pemerintah daerah.
Kami mohon kepada APH khususnya KPK untuk turun langsung menangani pelelangan proyek di Kabupaten Purworejo. Ada dugaan penyalahgunaan dari rambu-rambu kekuasaan," tegas Ketua SIJI Purworejo.
Ia menilai, selama ini Purworejo sulit berkembang karena lemahnya integritas para pemangku kepentingan.
Purworejo tidak pernah berubah dan tidak maju karena stakeholdernya tidak amanah. Para pengawas juga sama saja. Kalau sudah ada 'salam tempel', mereka diam," ujarnya.
Rakyat Masih Percaya KPK
Menurutnya, masyarakat masih menaruh harapan besar kepada KPK sebagai lembaga antirasuah. Oleh karena itu, kehadiran langsung KPK di Purworejo dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan pemerintah.
Mohon KPK turun langsung. Karena rakyat masih percaya. Kalau yang lain, _Allahu bisshawab_," pungkasnya.
Sorotan Tajam ke Proses Lelang
Pernyataan ini menambah panjang daftar sorotan terhadap proses pengadaan barang dan jasa di Purworejo. Sebelumnya, perbedaan penjelasan antara DPUPR dan Barjas terkait kewenangan penyusunan syarat tender juga telah menjadi perhatian publik.
SIJI Purworejo berharap KPK dapat melakukan audit dan pengawasan langsung agar proses lelang berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemkab Purworejo maupun KPK terkait desakan tersebut.
Tim Redaksi
www.jejakkasusgroup.co.id
Social Header