*PURWOREJO* – Badan Gizi Nasional (BGN) tidak main-main soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam Rapat Koordinasi MBG DIY-Jateng Selatan di Pendopo Bupati Purworejo, Senin 8 Juni 2026, Kepala BGN DIY-Jateng Selatan *Harsono Budi Waloyo* menyampaikan "pesan keras" langsung ke peserta: *IP AL dapur MBG bukan sekadar bangunan, tapi harus jadi jaminan mutu. Dan yang lebih penting, petani-peternak lokal wajib jadi pemasok utama, bukan penonton.*
Pesan ini jadi tamparan sekaligus harapan di tengah persiapan MBG yang kian masif.
Tertata & Rapi:*
*1. IPAL = Harga Mati, Bukan Sekadar Formalitas*
Harsono membuka pesannya dengan menekankan aspek non-teknis yang sering diabaikan: infrastruktur pendukung dapur.
> _"IPAL ini harga mati. Bukan hanya untuk lolos izin, tapi untuk menjaga mutu gizi yang sampai ke anak-anak kita. Kalau IPAL-nya asal-asalan, mau pakai bahan terbaik pun hasilnya bisa tercemar. Standar BGN tidak kompromi soal ini,"_ tegasnya di hadapan peserta dari Satgas MBG, SPPG, dan mitra dapur.
Ia mengingatkan, verifikasi lapangan ke depan akan sangat ketat soal kelayakan IPAL, sanitasi, dan alur produksi. Dapur yang tidak memenuhi standar berisiko tidak mendapat persetujuan operasional.
*2. Petani & Peternak Lokal: Kunci Sukses MBG*
Pesan kedua lebih "membumi" dan berpihak ekonomi kerakyatan. Harsono menolak konsep MBG yang hanya mengandalkan suplai dari luar daerah.
> _"Fungsi SPPG dan dapur MBG adalah menjembatani. Jembatani petani dan peternak lokal dengan kebutuhan dapur. Jangan sampai petani kita yang sudah susah payah produksi, malah kalah dengan produk dari luar. BGN mendorong 100% bahan baku, terutama telur, sayur, dan protein hewani, diserap dari petani-peternak di wilayah DIY-Jateng Selatan,"_ ujarnya.
Ia meminta Satgas MBG dan SPPG segera memetakan dan membuat sistem "off-taker" yang jelas, sehingga petani tidak bingung mau jual ke mana dan dapur tidak bingung mau beli ke siapa.
*3. Sinergi & Jangan Jalan Sendiri-Sendiri*
Pesan penutup Harsono adalah soal kolaborasi. Ia melihat masih ada ego sektoral antara dinas, SPPG, dan mitra.
> _"MBG ini program besar Presiden. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Dinas Pertanian bantu petaninya, Dinas Kesehatan jaga mutunya, SPPG kelola dapurnya, mitra bantu pendanaannya. Kalau tidak bersinergi, program ini akan terseok-seok di tengah jalan,"_ pungkasnya.
Ia juga menyinggung soal transparansi anggaran dan pelaporan yang harus akuntabel, karena MBG diawasi ketat oleh publik dan lembaga negara.
*Kutipan Penutup untuk Menguatkan:*
Rakor yang juga dihadiri Asisten Pemerintahan Sekda Purworejo dan perwakilan Dinas terkait ini diakhiri dengan komitmen bersama.
> _"Pesan Pak Harsono ini jadi PR kita bersama. Mulai besok, kami akan audit ulang kelayakan IPAL dapur dan percepat pembentukan asosiasi petani pemasok MBG. Purworejo siap jadi contoh MBG yang sehat dan menguntungkan ekonomi lokal,"_ ujar salah satu peserta rakor.
Mustakim
www.jejakkasusgroup.co.id
Social Header