*PURWOREJO* – Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo buka suara soal perubahan besar data kemiskinan di 2026. Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial resmi berganti nama menjadi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional, dan pengelolaannya kini diambil alih BPS.
Kepala Dinsosdaldukkb Purworejo, Andang Nugerahatara, http://S.STP, http://M.Si., menjelaskan saat diwawancarai via WhatsApp, Kamis 11/6/2026, bahwa sistem DTSEN memakai penggolongan Desil. “Syarat penerima bansos Kemensos sekarang ada di Desil 1 sampai Desil 5. Kalau warga merasa layak tapi belum masuk, bisa langsung usul atau sanggah lewat link Cek Bansos Kemensos,” tegasnya.
*90 Ribu KPM Masih Terima Bansos, Tapi Update Desa Belum Rutin*
Andang merinci, per Juni 2026 jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH di Purworejo mencapai 30.679 KPM, sedangkan penerima Bansos Sembako sebanyak 60.010 KPM. Total ada 90.689 KPM yang masih menerima bantuan dari Kemensos.
Meski begitu, ia mengakui pembaruan data belum berjalan maksimal. “Untuk pembaruan dan usulan bansos, belum semua desa/kelurahan di Purworejo melaksanakannya secara rutin,” ujarnya. Padahal, perubahan penerima bansos kini otomatis terjadi jika ada perubahan Desil di DTSEN.
*Tantangan 2026: Desa Wajib Aktif Update DTSEN*
Perubahan DTKS menjadi DTSEN ini jadi tantangan tersendiri. Karena kewenangan penuh ada di BPS, peran desa/kelurahan justru makin krusial untuk memastikan warganya masuk data. Andang mengimbau masyarakat proaktif cek dan usul lewat aplikasi, karena sistem desil bisa naik-turun tiap kali survei BPS diperbarui.
“Jangan sampai yang berhak malah tidak dapat karena datanya tidak di-update desa,” pesannya.
*Catatan*: Untuk pertanyaan soal stunting, kekerasan perempuan-anak, program KB 2026, dan hotline pengaduan, Andang belum memberikan jawaban detail saat dihubungi. Redaksi akan terus mengkonfirmasi.
Mustakim
www.jejakkasusgroup.co.id
Social Header