PURWOREJO – Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis (17/7), untuk membahas wacana penerapan sistem lima hari sekolah yang tengah menjadi polemik di tengah masyarakat. Rapat ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan, yakni PGRI, PCNU, PD Muhammadiyah, dan KONI Kabupaten Purworejo.
Ketua Komisi IV DPRD Purworejo, Sri Susilowati , menjelaskan bahwa rapat dengar pendapat ini bertujuan menampung berbagai aspirasi serta kajian dari masing-masing lembaga terkait dampak kebijakan lima hari sekolah bagi siswa, guru, serta masyarakat secara umum.
“Pagi tadi kami mengundang PGRI yang mengusulkan penerapan lima hari sekolah untuk jenjang SD dan SMP. Mereka memaparkan hasil kajian, polling, dan survei yang dilakukan, serta mendasarkan usulan ini pada Permendikbud Nomor 13 Tahun 2025 yang baru dirilis pada 11 Juli kemarin,” ujar Sri.
Menurut PGRI, penerapan lima hari sekolah akan menyetarakan hak dan kewajiban guru yang selama ini masih bekerja enam hari dalam seminggu. PGRI juga menyoroti perbedaan perlakuan cuti antara guru dan ASN lainnya, serta menyebut bahwa guru kehilangan sekitar 48 hari libur dalam setiap tahunnya karena tetap masuk di hari Sabtu.
Namun, usulan tersebut mendapat respons beragam dari pihak lain. PCNU Kabupaten Purworejo, misalnya, secara tegas menyatakan penolakan terhadap wacana lima hari sekolah. Alasannya, sistem tersebut berpotensi mengganggu kegiatan pendidikan agama seperti Madrasah Diniyah (Madin) dan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) yang umumnya berlangsung di sore hari.
“PCNU menilai, jika siswa pulang terlalu sore, maka kegiatan keagamaan mereka akan terganggu. Ini dikhawatirkan menurunkan kualitas pendidikan spiritual anak,” jelas Sri.
Sementara itu, PD Muhammadiyah mengambil sikap yang lebih lentur. Sebagai penyelenggara pendidikan yang telah menerapkan kedua sistem – baik lima maupun enam hari – Muhammadiyah menyatakan siap beradaptasi dengan keputusan apapun yang diambil pemerintah daerah.
“Karena memang sudah disiapkan dari awal, bagi PD Muhammadiyah apapun keputusannya baik 6 maupun 5 hari tidak ada masalah.,” ungkapnya.
Dari sisi lain, KONI Kabupaten Purworejo turut menyampaikan kekhawatirannya. Mereka menilai penerapan lima hari sekolah dapat mengurangi waktu latihan siswa dalam kegiatan olahraga prestasi yang selama ini dilakukan di luar jam sekolah.
“Jika siswa pulang lebih sore, alasannya karena selama ini olahraga prestasi itu dilakukan di kelompok-kelompok olahraga maksudnya seperti sepak bola yang ada di SSB termasuk bulu tangkis dan lain sebagainya. Apalagi banyak pelatihnya yang merupakan guru olahraga di sekolah,” papar Sri.
Sri menegaskan bahwa DPRD tidak dalam kapasitas mengambil keputusan terkait kebijakan ini, namun Komisi IV akan merangkum seluruh masukan yang disampaikan untuk dijadikan rekomendasi kepada Bupati Purworejo.
Ia juga mendorong agar tim kajian yang telah dibentuk pemerintah daerah bekerja maksimal dan melibatkan semua unsur terkait, termasuk ormas keagamaan, penyelenggara pendidikan, KONI, hingga Dewan Pendidikan.
“Apapun keputusan yang diambil, kualitas pendidikan harus meningkat. Pendidikan bukan hanya soal kecerdasan intelektual, tapi juga mencakup kecerdasan emosional, spiritual, dan sosial. Ini adalah tanggung jawab bersama, termasuk orang tua,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi IV, Ivan Fatchan Gani Wardana, menambahkan bahwa seluruh masukan yang diterima dari berbagai pihak akan ditimbang secara objektif demi menentukan pilihan terbaik untuk masyarakat.
“Usulan dari PGRI, PCNU, Muhammadiyah, dan KONI semuanya baik. Nanti kita cari mana yang paling maslahat dan dikehendaki masyarakat. Semoga isu ini tetap membawa suasana Purworejo yang adem ayem, guyub rukun dan kondusif,” harapnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Komisi IV, Much. Dahlan, menyatakan pentingnya waktu yang tersedia untuk memperdalam kajian ini, mengingat implementasinya di tahun ajaran berjalan masih belum memungkinkan.
“Dinamika sudah berkembang cukup lama. Pertemuan hari ini sangat penting untuk menyerap aspirasi yang berkembang. Harapan kami, keputusan yang diambil nanti benar-benar menjadi yang terbaik bagi dunia pendidikan di Purworejo,” pungkas Dahlan.
Mustakim
www.jejakkasusgroup.co.id
Social Header