Purworejo – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Purworejo memberikan sejumlah pandangan kritis dan catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar baru-baru ini. Pandangan fraksi tersebut disampaikan oleh juru bicara Hendro Susilo, SE, yang menyoroti berbagai isu strategis daerah, mulai dari kemiskinan, pendidikan, pengangguran, hingga keberlangsungan program unggulan Pemerintah Daerah.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Demokrat menekankan pentingnya penyusunan RPJMD yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan lima tahun ke depan. Berikut beberapa poin penting yang menjadi perhatian Fraksi Demokrat:
Fraksi Demokrat membuka pandangannya dengan menyoroti tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan data BPS per Maret 2024, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 10,87 persen. Angka ini dinilai masih tinggi dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Kami meminta agar pemerintah daerah fokus dalam merancang kebijakan yang menyentuh langsung masyarakat, terutama dalam aspek pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan tidak bisa ditawar lagi,” tegas Hendro.
Dalam konteks penyusunan APBD 2025, Fraksi Demokrat juga menyoroti aturan dari Permendagri No. 15 Tahun 2024 yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja daerah. Sementara itu, belanja pegawai di Kabupaten Purworejo disebut telah melebihi batas tersebut.
Ironisnya, masih banyak pegawai kontrak dan honorer yang belum diakomodir untuk mendapatkan status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Kondisi ini dinilai dapat mengganggu kinerja pelayanan publik di daerah.
“Kami meminta agar pemerintah daerah menyikapi hal ini dengan serius dan segera memperjuangkan status serta kesejahteraan para pegawai honorer agar tidak menimbulkan keresahan di masa depan.”
Rasio potensi kewirausahaan di Purworejo yang baru mencapai 1,49 persen juga menjadi sorotan. Angka ini masih jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 3,47 persen. Fraksi Demokrat menganggap hal ini sebagai situasi yang memprihatinkan.
“Kami meminta pemerintah mendorong dan memfasilitasi pelaku UMKM dengan lebih konkret agar ekonomi masyarakat dapat tumbuh dari bawah,” ujar Hendro.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang mencapai 3,89 persen pada Agustus 2024 juga menjadi perhatian. Dalam menghadapi bonus demografi, Fraksi Demokrat mendorong penciptaan lapangan kerja melalui iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Purworejo.
Meski secara prinsip Fraksi Demokrat mendukung program unggulan daerah Pitulungan, namun fraksi ini juga memberikan catatan khusus terhadap pelaksanaannya agar program berjalan dengan tepat guna, transparan, dan akuntabel.
1. Program Pinter Bocahe
Fraksi Demokrat mengapresiasi program ini yang mendukung wajib belajar 13 tahun. Namun, mereka mencatat masih adanya 4.560 anak tidak sekolah di Purworejo berdasarkan data Pusdatin Kemendikbudristek, yang terdiri dari: 1.728 anak belum pernah sekolah, 787 anak putus sekolah, 2.045 anak lulus tapi tidak melanjutkan.
“Kami mendesak agar ini menjadi prioritas utama dalam kebijakan pendidikan daerah,” ucap Hendro.
2. Program Religius Masyarakate
Terkait pemberian penghargaan kepada guru nonformal dan masyarakat berprestasi, Fraksi Demokrat meminta agar kriteria dan indikator pemberian penghargaan diperjelas dan dilakukan secara transparan.
3. Program Sehat Penduduke
Fraksi Demokrat mendukung layanan kesehatan gratis bagi peserta kelas tiga, namun menilai kebijakan ini bertolak belakang dengan Perbup No. 63 Tahun 2024 tentang kenaikan tarif layanan Puskesmas dari Rp10.500 menjadi Rp20.000.
“Kenaikan tarif ini harus dievaluasi agar tidak menjadi beban bagi masyarakat menengah ke bawah yang biasanya pertama kali berobat ke Puskesmas,” tambahnya.
4. Program Alus Dalane
Fraksi Demokrat menegaskan agar pembangunan infrastruktur dilakukan dengan prinsip pemerataan dan skala prioritas, bukan hanya berfokus pada satu wilayah tertentu.
5. Program Rame Pasare
Dua pasar utama di Purworejo, yaitu Pasar Kutoarjo dan Pasar Baledono, menjadi perhatian. Fraksi Demokrat meminta pemerintah segera memberikan kepastian terhadap kelanjutan pembangunan Pasar Kutoarjo dan mencari solusi atas kondisi sepinya Pasar Baledono.
6. Program Ayem Petanine
Program ini juga dinilai harus benar-benar membawa solusi untuk petani. Selain menjamin distribusi air ke sawah, Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya perbaikan sarana pertanian dan kestabilan harga panen.
“Sebagai lumbung pangan di Jawa Tengah, Purworejo wajib menjaga ketahanan dan kemandirian pangan melalui kebijakan yang pro-petani,” tandas Hendro.
Menutup pandangannya, Fraksi Demokrat menyampaikan harapan agar semua catatan dan evaluasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah, khususnya Bupati dan Wakil Bupati Purworejo, dalam menyempurnakan RPJMD 2025–2029.
“Semoga catatan kami menjadi refleksi atas keresahan dan aspirasi masyarakat. Kami berharap pemerintah mampu melakukan penyesuaian agar pembangunan ke depan benar-benar berpihak pada rakyat,” pungkas Hendro.
Mustakim
www.jejakkasusgroup.co.id
Social Header